Tak Mau di Bilang Tak Becus, Dewan Riau Semprot Kadis dan Kepala Badan di Riau

rapat komisi di DPRD riau

PEKANBARU - Rapat dengar pendapat antara 7 orang anggota Komisi E DPRD Riau yang dipimpin Ketua Komisi E DPRD Riau H Masnur dari F-Golkar dengan eksekutif membahas rencana kerja tahun anggaran 2017, ricuh dan tegang di DPRD Riau, Rabu siang hingga petangnya (18/5/2016).

Pasalnya program kerja atau rencana kerja (Renja) tahun anggaran 2017 yang diajukan sejumlah Satker termasuk dari Bappeda Riau lagi-lagi tidak sesuai dengan arahan yang telah diberikan berkali-kali oleh DPRD Riau.

Ketua Komisi E DPRD Riau H Masnur mengancam akan melaporkan Satker yang keras kepala ini ke Plt Gubri Ir Arsyadjuliandi Rachman, karena tidak bersinergi dengan DPRD Riau. Di mana anjuran DPRD Riau ini adalah sesuai dengan aturan yang berlaku apalagi ada petunjuk dari Dirjen Bangda Depdagri tentang Permen Nomor 13. Padahal sejumlah Kepala DInas dan jajarannya itu adalah hasil seleksi melalui assesment.

Titik permasalahan utama yang membuat anggota Komisi E DPRD Riau ini marah besar antara lain disebabkan tidak dimasukkannya usulan anggota dewan hasil reses di mana sejumlah konstituen mengajukan beberapa usulan perencanaan pembangunan. Misalnya masalah pendidikan, perpustakaan dan kearsipan, masalah kesehatan dan lain-lain.

"Kami ini kan dipilih rakyat dari proses demokrasi dan reses itu juga dibenarkan Undang-undang dan suara-suara dari konstituen kami harus kami dengar dan harus direalisasikan melalui usulan-usulan ke Satker ini. Tapi saat kami periksa kenapa usulan itu tidak muncul siapa yang mencoret, Kepala Dinas, atau Kepala Bappeda? Mana Kepala Bappeda Riau M Yafiz kenapa tak datang kenapa diwakilkan Sekretarisnya ini Ahmad Hizazi," kata H Masnur.

Demikian juga anggota dewan lainnya dari F-Hanura Muhammad Ali menunjuk ke arah sejumlah Kepala Dinas agar pengajuan rencana kerja 2017 itu berpihak kepada rakyat. "Itu lihat di daerah terpencil itu banyak masyarakat yang susah perlu layanan pendidikan yang memadai, layanan perpustakaan dan buku-buku bacaan agar warga jadi pintar, juga perlu pelayanan kesehatan yang memadai. Coba itu diperhatikan!" kata Muhammad Ali dengan nada sangat tinggi.

Sementara Ade Hartati dari F-PAN meminta pihak aparat Tipikor dan KPK agar dihadirkan dalam pembahasan berikutnya. Anggota DPRD Riau ini kecewa karena aspirasi demokrasi dari konstituennya di daerah tidak dimasukkan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Bappeda bilang e-planning sudah terkunci dan tak bisa diubah lagi. Apa benar?" tanya Ade Hartati.

Di Dinas Dispora Riau diusulkan Rp95 miliar, tahu-tahu turun jadi Rp22 miliar. Siapa yang menurunkan, yang mencoret ini, panggil siapa yang menoret ini. Demikian kata anggota dewan lainnya.

Menurut Ketua Komisi E DPRD Riau H Masnur bahwa APBD Riau tahun anggaran 2017 nanti hanya sekitar Rp8,3 triliun turun dibandingkan tahun anggaran 2016 sekarang ini sebesar Rp10,4 triliun. Penurunan ini kata H Masnur jelas-jelas akan menyusahkan masyarakat Riau nantinya karena bukannya meningkat kinerja Riau ini dilihat oleh pihak luar nantinya tapi turun memilukan.

Nanti disalahkan DPRD Riau yang tak becus dan disalahkan pula Plt Gubri yang tak benar kerjanya. "Padahal pihak SKPD dan Bappeda Riau ini yang kami lihat saling bermasalah selalu tak menjalankan arahan DPRD Riau yang sesuai aturan.

Atas tudingan anggota dewan ini sejumlah SKPD seperti Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Edi Yusti menegaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan anjuran DPRD Riau itu tapi memang terjadi perubahan dari Rp95 miliar menjadi Rp22 miliar anggaran 2017 nanti. "Bukan kami yang mencoret," tegas Edi Yusti.

Lantas anggota dewan bertanya siapa yang mencoret? Hantu atau ada setan, atau Bappeda Riau? Mana Kepala Bappeda Riau M Yafiz kenapa tak datang ke rapat ini? Seharusnya dia yang menjelaskan di sini!" tegas anggota dewan lagi.

Menanggapi hal ini Sekretaris Bappeda Riau Ahmad Hizazi menjelaskan bahwa masalah e-planning yang sudah terkunci dan tak bisa diubah lagi itu memang sudah sesuai dengan aturan dan bukan dibuat-buat. Menurut Ahmad memang sejak  tahun anggaran 2016 dan 2017 nanti ini terjadi penurunan dana bagi hasil (DBH) Riau makanya juga terjadi penurunan anggaran.

Masalah usulan anggota dewan itu memang tidak diberi tanda sehingga tak diketahui dan tercoret bagaimana ke depannya agar diberi tanda merek.

Sementara dari sejumlah kepala dinas tak berani terlalu vokal bicara mereka nampak menunduk dan duduk tersuruk-suruk. Menurut Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Riau Drs Yoserizal Zen perlunya perhatian terhadap dokumen-dokumen penting dan aset daerah Riau.

Misalnya kata Yoserizal masalah lahan 5 hektare di Batam milik aset Pemprov Riau sebelum Kepri berpisah dengan Provinsi Riau sekarang tidak diketahui.

Demikian juga dengan dokumen-dokumen penting seperti dokumen Kerajaan Siak misalnya yang ada tersimpan di Negeri Belanda, maka Riau perlu ada arsipnya. Sampai sekarang ini banyak arsip-arsip penting Riau yang tak tersimpan dengan baik.

Menanggapi hal ini Ketua Komisi E DPRD Riau H Masnur membenarkan pentinya arsip tersebut karena terkadang Pemprov Riau itu kalah di pengadilan karena tak punya bukti arsip tadi itu maka ke depannya ini perlu perhatian juga.

Masalah e-planning yang terkunci ini  diminta bisa dibuka dan diubah lagi sebelum dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Riau ini ditandatangani Plt Gubri pada 23 Mei 2016. H Masnur mengingatkan waktu untuk melakukan perbaikan dokumen RKPD itu tinggal 5 hari lagi dan harus diubah kalau tidak maka DPRD Riau tidak akan menyetujui dan tidak akan menandatangani dokumen tersebut. "Karena nanti rakyat marah kepada kami, lagi-lagi dibilang nanti DPRD ini tak becus kerjanya, DPRD ini disalahkan padahal satker dan Bappeda ini yang tak benar," kata H Masnur.

Menurut H Masnur rapat ini terbuka dan sengaja dihadiri wartawan agar media tahu DPRD Riau ini tak ingin disalahkan karena kesan selama ini anggota DPRD yang tak becus kerjanya. "Kami sudah sesuai kerjanya sebagaimana diatur Undang-undang dan tolong Satker dan Bappeda Riau terutama mau bekerja sama agar pembangunan di Riau ini maju dan sejahtera," tegas H Masnur.(rpg/nt)