Pedoman Media Siber


Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

  1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

  1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
  2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
  3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
    1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
    2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
    3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
    4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
  4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

  1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
  2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
  3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
    1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
    2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
    3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
  5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
  6. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
  7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
  8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

  1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
  3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
  4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
    1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
    2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
    3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
  5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

  1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
  3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

  1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
  2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

 

Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).


TULIS KOMENTAR
BERITA SEBELUMNYA
Menjelang Akhir Tahun 2020, DPRD Pekanbaru Gesa Pengesahan 9 RanperdaMenjelang Akhir Tahun 2020, DPRD Pekanbaru Gesa Pengesahan 9 Ranperda Karena Tak Bisa Beri Data Valid, Komisi II DPRD Pekanbaru Diminta Tutup Alfamart Tak BerizinKarena Tak Bisa Beri Data Valid, Komisi II DPRD Pekanbaru Diminta Tutup Alfamart Tak Berizin Kini Ginda Sudah Siap Untuk Bantu Pejuang UMKM yang Terdampak Covid-19Kini Ginda Sudah Siap Untuk Bantu Pejuang UMKM yang Terdampak Covid-19 Terpotong untuk Anggaran Covid-19, Kini Ginda Kembali Perjuangkan Pembangunan Jalan PemudaTerpotong untuk Anggaran Covid-19, Kini Ginda Kembali Perjuangkan Pembangunan Jalan Pemuda Tak Hanya RT dan RW, Guru MDTA Pekanbaru Juga Keluhkan Insentif Yang Tak Kunjung DibayarTak Hanya RT dan RW, Guru MDTA Pekanbaru Juga Keluhkan Insentif Yang Tak Kunjung Dibayar Ginda Ajak Masyarakat Berantas Sarang Nyamuk Untuk Mecegah Ancaman DBD di Tengah Pandemi Covid-19Ginda Ajak Masyarakat Berantas Sarang Nyamuk Untuk Mecegah Ancaman DBD di Tengah Pandemi Covid-19 Warga Kembali Mengeluh Atas Pengerjaan Proyek IPAL dan Jargas, Dewan Minta Jangan Rugikan MasyarakatWarga Kembali Mengeluh Atas Pengerjaan Proyek IPAL dan Jargas, Dewan Minta Jangan Rugikan Masyarakat TAF Keliling Menemui Masyarakat Untuk  Sosialisasikan Perda Tentang UMKMTAF Keliling Menemui Masyarakat Untuk Sosialisasikan Perda Tentang UMKM Legislatif Bentuk Ranperda Penanganan Covid-19 Untuk Memperkuat Perwako Di PekanbaruLegislatif Bentuk Ranperda Penanganan Covid-19 Untuk Memperkuat Perwako Di Pekanbaru Sekolah Tatap Muka di Pekanbaru Akan Kembali Dibuka, Nofrizal Ingatkan Terus Jalankan Protkes KetatSekolah Tatap Muka di Pekanbaru Akan Kembali Dibuka, Nofrizal Ingatkan Terus Jalankan Protkes Ketat 84 Orang Terjaring Razia Satpol PP di Hotel Pekanbaru,Dan di Antaranya Juga Ada Beberapa Anak Dibawa84 Orang Terjaring Razia Satpol PP di Hotel Pekanbaru,Dan di Antaranya Juga Ada Beberapa Anak Dibawa Tol Permai Kini Mulai Berbayar, Azwendi Berharap Pengelola Berikan Pelayanan MaksimalTol Permai Kini Mulai Berbayar, Azwendi Berharap Pengelola Berikan Pelayanan Maksimal Ketua DPRD Pekanbaru Pastikan Sesuai Prokes, Untuk  Mengagendakan Reses di Tengah Pandemi.Ketua DPRD Pekanbaru Pastikan Sesuai Prokes, Untuk Mengagendakan Reses di Tengah Pandemi. Ketua DPRD Pekanbaru Lakukan Aksi Sosial Untuk Meringankan Beban Masyarakat di Tengah PandemiKetua DPRD Pekanbaru Lakukan Aksi Sosial Untuk Meringankan Beban Masyarakat di Tengah Pandemi Komisi I Sorot Pelayanan di Disdukcapil PekanbaruKomisi I Sorot Pelayanan di Disdukcapil Pekanbaru Sembuh dari Covid-19, Sabarudi Terus  Mengingatkan Masyarakat Agar Tidak Acuh Protokol KesehatanSembuh dari Covid-19, Sabarudi Terus Mengingatkan Masyarakat Agar Tidak Acuh Protokol Kesehatan Sembuh dari Covid-19, Sabarudi Ingatkan Masyarakat Agar Tidak Acuh Protokol KesehatanSembuh dari Covid-19, Sabarudi Ingatkan Masyarakat Agar Tidak Acuh Protokol Kesehatan DPRD Pekanbaru Anggap Pemko Tak Serius Potong Bando Jalan IlegalDPRD Pekanbaru Anggap Pemko Tak Serius Potong Bando Jalan Ilegal Keluarkan Surat Edaran, Walikota Pekanbaru  Melarang ASN ke Luar Daerah Saat Libur PanjangKeluarkan Surat Edaran, Walikota Pekanbaru Melarang ASN ke Luar Daerah Saat Libur Panjang Legislatif  Kadiskes Pekanbaru yang Tak Kunjung Bekerja Pasca DilantikLegislatif Kadiskes Pekanbaru yang Tak Kunjung Bekerja Pasca Dilantik SK Walikota tentang Penerapan PHB Telah Terbit, Dan Protokol Kesehatan Juga Berlaku di Transportasi SK Walikota tentang Penerapan PHB Telah Terbit, Dan Protokol Kesehatan Juga Berlaku di Transportasi Legislatif Mendukung Pemko Pekanbaru Terbitkan Aturan Isolasi  Pasien Positif Covid-19Legislatif Mendukung Pemko Pekanbaru Terbitkan Aturan Isolasi Pasien Positif Covid-19 Lebih Cepat dari Target, Kini Tol Pekanbaru-Padang Sudah Bisa Diakses 2021Lebih Cepat dari Target, Kini Tol Pekanbaru-Padang Sudah Bisa Diakses 2021 Peduli Korban Kebakaran Kampung Dalam, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Menyalurkan BantuanPeduli Korban Kebakaran Kampung Dalam, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Menyalurkan Bantuan Kasus Covid-19 di Pekanbaru Capai 4.141 PositifKasus Covid-19 di Pekanbaru Capai 4.141 Positif

BERITA TERPOPULER Index »

ALAMAT KANTOR PUSAT:
Jl. Soekarno-Hatta ,Komplek Cemara Gading-Pekanbaru, Riau
TELP / HP : 0853-7522-3890
Email: [email protected] / [email protected]
AVAILABLE ON :