Persoalan Hukum Harus di Hindari Pada Pilpeng ke 2

Afrizal

BAGANSIAPIAPI - Sebentar lagi Kabupaten Rokan Hilir akan memasuki masa Pemilihan Penghulu (Pilpeng) tahap dua. Desa yang tahun ini menjadi peserta Pilpeng juga telah disiapkan Pejabat Sementara (Pjs)nya. Bercermin dengan pengalaman pada Pilpeng tahap pertama, masyarakat meminta masing-masing panitia pada Pilpeng tahan dua ini betul-betul yang bisa bekerja dengan baik.

“Kita belajar dari pengalaman, tahap pertama memang tidak ada gagal tapi bisa kita rata-ratakan persentasenya bahwa banyak ditemui kejanggalan pada proses Pilpeng dan bahkan mengarah kepada kecurangan,” terang Afrizal anggota DPRD Rohil dari Komisi A. Senin (26/9) di Bagansiapiapi

Menurutnya, pemerintah melalui dinas terkait sudah bisa melakukan revisi besar-besaran terhadap tata kelola Pilpeng dengan belajar pada kesalahan Pilpeng tahap pertama. Seperti pada proses penjaringan kandidat calon Penghulu dari Pilpeng tahap pertama yang banyak mendapat protes dan masukan dari masyarakat yang langsung mendatangi Komisi A DPRD Rohil. Adanya kesalahan pada administrasi pendaftaran calon penghulu.

Selain dari kesalahan pada proses penjaringan kandidat calon penghulu, angka kesalahan pada tim panitia Pilpeng juga banyak terjadi. Seperti adanya kesahan pada komunikasi sidang pleno pasca Pilpeng sehingga menimbulkan berbagai masalah yang terjadi.

“Sangat kita sayangkan pada tahap pertama terjadi masalah yang berkelanjutan sampai tuntutan ke jalur hukum. Nah hal seperti ini kan yang harus kita hindari agar tidak terjadi lagi masalah di kemudian hari. Jika masalah pasca Pilpeng itu muncul kan kasian masyarakat kita, yang terpaksa harus mengikuti jalannya politik tidak enak di desanya sendiri,” pungkas Afrizal. (adv/DPRD)