BAGANSIAPIAPI - Semakin santernya wacana pemberhentian honorer di Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan defisit anggaran daerah, hal itu juga membuat pihak legislatif Rohil mendapat banyak keluhan dari masyarakat.
Untuk mempertanyakan hal itu dalam waktu dekat ini DPRD Rohil melalui Komisi A akan memanggil pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan hearing. Dalam kesempatan itu akan dipertanyakan soal rencana merumahkan ribuan honorer di Rohil tersebut.
Pemantik utama adanya rencana akan memberhentikan ribuan honorer tersebut, karena jumlah honorer yang sudah terlalu banyak di Rohil. Sehingga tidak sedikit uang yang dikeluarkan daerah perbulannya guna membayar gaji tenaga honor.
Dalam hearing itu nantinya Komisi A yang diketuai oleh Abu Khoiri itu, akan mempertanyakan berapa jumlah total seluruh tenaga honorer yang ada di seluruh kantor baik yang ada di bawah BKD maupun dinas lain.
Dengan itu nantinya akan dilihat apakah ada tenaga honorer yang memang efektif bekerja di kedinasan atau memang fiktif. “Kita akan meminta rinciannya di setiap dinas, apakah data itu nanti ada yang fiktif kita akan cek langsung ke lapangan,” tegas Abu Khoiri. Jumat (4/11)
Untuk itu pria yang akrab disapa Aboi ini menegaskan agar BKD Rohil dalam melakukan verifikasi agar betul-betul melakukan perekaan sesuai data yang ada. Sehingga ke depan tidak ada lagi ditemukan pembayaran tenaga honorer yang diduga fiktif. Karena sejauh ini tenaga honorer yang fiktif tidak sedikit yang ada di Rohil ini, hanya saja belum terendus oleh daerah.
DPRD Rohil meminta dengan tegas agar pemberhentian tenaga honor itu memang dilakukan kepada tenaga kerja yang tidak mempunyai kontribusi dalam pekerjaannya.(adv/DPRD)