DPR Dan SKPD Rapat Koordinasi

Madjid

BAGANSIAPIAPI - Rapat dengar pendapat realisasi anggaran setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Komisi A, menguak fakta bahwa setiap SKPD masih terealisasi anggaran dibawah 50 persen.

Rapat yang diadakan di ruang paripurna dan dipimpin oleh Abu Khoiri serta didampingi HM Bachid Madjid, Imam Suroso dan Afrizal, Kamis (17/11) kemaren siang. Laporan dari masing-masing SKPD guna pembahasan RAPBD-P tahun anggaran 2016 itu didominasi alasan dari SKPD masalah rasiolisasi anggaran sehingga realisasi dana daerah tersebut masih kurang.

Dalam laporan yang dibaca oleh masing-masing Kepala SKPD, kondisi devisit anggaran daerah menjadi pengurangan tidak terbatas. Adapun yang masih dibawah 50 persen diantaranya, Kebangpolinmas 41 persen, Badan Pertanahan 40,63 persen, Disdukcapil 50,2 persen BKD 56 persen. Selain itu ada juga beberapa SKPD yang juga realisasinya mencapai 80 persen seperti di Bagian Hukum dan HAM. Beberapa SKPD lain, bahkan sampai hari ini belum juga isa menympulkan realisasinya. Seperti di SKPD Bapemas misalnya.

Samsul Kidul, Sekretaris Bapemas mengungkapkan, banyak program yang belun terealisasi tahun ini. Diantaranya pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dan resetlemen, beberapa alasan seperti keuangan dan lain sebagainya membuat aplikasi program menjadi terlambat.

“Proses administrasinya sudah siap diajukan dan menunggu hasil dari keuangan. Ini sangat menjadi perhatian kami, karena banyak rumah sudah dibongkar tapi kita belum mampu memberikan pembangunannya,” kata Samsul.

Selain itu laporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui Kepala BKD Roy Azlan menyebutkan bahwa instansi ini realisasi keuangannya baru mencapai 56 persen dan realisasi fisiknya 41 persen.

Roy Azlan menambahkan, hal ini dikarenakan di dinasnya banyak kegiatan yang dimatikan. Seperti penerimaan CPNS 2016 karena adanya moratorium pusat dan beberapa kegiatan lain masih menunggu yang ada.

“Sekarang kegiatan yang berlangsung itu masih seleksi terbuka Sekdakab Rohil yang masih menunggu keputusan Bupati. Sedangkan untuk program lain yang berjalan hanya rutinitas pembayaran gaji dan administrasi lainnya saja,” kata Roy.

Sedangkan di bidang Pencatatan Sipil, laporannya didominasi oleh kerusakan pada fasilitas pelayanan umum di Disdukcapil. Ketua Komisi A DPRD Rohil Abu Khoiri mengatakan, akan ada tanggapan secara umum dan spesifik nantinya.

Seperti mempertanyakan sejauh mana anggaran yang sudah dibelanjakan, selain itu juga akan menentukan pada anggaran perubahan.

“Semua akan kita bahas nantinya, selain itu kami juga akan pertanyakan beberapa kegiatan di SKPD yang biayanya melonjak,” pungkas Abu Khoiri.(adv/DPRD)