DPN PKPI Copot Irsan Noor Dari Ketua Umum

Irsan Noor

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HM (KemenkumHAM) RI untuk mendaftarkan kepengurusan baru pasca pencopotan Irsan Noor dari ketua umum PKPI. Penyerahan kepengurusan PKPI itu dipimpin oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum PKPI Mayjen Purn TNI Hari Sudarno, Selasa (26/7/2016).

Ketua I DPP PKPI Sulsel Muhammad Arkam mengatakan setelah mendaftarkan kepengurusan yang baru, PKPI akan melaksanakan Kongres Luar Biasa. Hal ini sebagai bentuk konsolidasi agar seluruh kader partai besutan Sutiyoso itu kembali solid dan tidak ada lagi perpecahan mulai tingkat DPN, DPP hingga DPD.

“Saya kira keputusan itu sudah tetap mengingat perpecahan semakin meruncing. Rapat pleno itu juga merupakan aspirasi oleh pengurus DPP terkait kebijakan yang dilakukan pak Irsan Noor,”ujar Arkam.

Pencopotan Irsan Noor dilakukan mekanisme partai. Bahkan, kabarnya pencopotan itu didukung oleh Sutiyoso yang merupakan pendiri PKPI. Sementara itu, DPP PKPI Sulawesi Selatan terjadi dualisme antara Ketua PKPI Sulsel Suzanna Kaharuddin dan kubu Irsan Noor, Takudaeng Parawansa dan Rusli Malhi.

ditempat terpisah, Ketua PKPI Sulawesi Selatan Suzanna Kaharuddin, Selasa (26/7/2017). beralasan pencopotan Irsan didasari tiga faktor. Pertama;  tidak menjalankan amanah AD/RT partai terkait pemberhentian pengurus di tingkat Provinsi. Pasalnya ada tiga Dewan Pimpinan Provinsi  (DPP) yang diberhentikan. Yakni DPP Sulsel, Sumatera Utara, dan Papua Barat.

Kedua; usulan 27 DPP melakukan mosi tidak percaya kepada Irsan, dan ketiga; memberhentikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) tanpa rapat pleno.

Suzanna melanjutkan, pencopotan Irsan, telah melalui rapat pleno DPN pada Senin (25/7) malam di Jakarta. Yang dihadiri hampir 70 persen pengurus DPN dan menerima pernyataan sikap dari 27 Provinsi. Hingga memutuskan memberhentikan Irsan dan mengangkat Mayjen (Purn) Haris Sudarno sebagai pelaksana tugas (Plt).

“Kongres luar biasa dalam AD/RT paling lambat tiga bulan,”tutur Suzanna.

Hingga berita ini diturunkan, Wakil Sekretaris Jenderal PKPI kubu Irsan, Takudaeng Parawansa dikonfirmasi tidak berhasil. Begitupun Sekretaris PKPI Sulsel Rusli Malhi. Pesan singkat yang diberikan tak direspon. (suls/rd)