Kejar PAD, DPRD Panggil Bapenda dan Dishubkominfo Pekanbaru

GALERI  FOTO  : DPRD PEKAN BARU | SENIN ;  24-08-2020

PEKANBARU - Banyaknya persoalan yang dikeluhkan masyarakat yang masuk ke DPRD Kota Pekanbaru terkait membengkaknya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kantor Pajak dan juga mempertanyakan soal retribusi di Pekanbaru maka Komisi II melakukan hearing dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru Selasa (11/8).

Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Sabarudi mengaku banyaknya laporan masyarakat yang mengeluhkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) membengkak sehingga masyarakat yang ekonomi rendah merasa kesulitan membayarnya. Bahkan ada masyarakat yang sudah membayar namun dianggap tidak membayar dan disertai dengan pembengkakan pembayaran.

" Ini kan yang menjadi persoalan bagi masyarakat. Apalagi masyarakat memiliki tanah dari warisan dan secara ekonomi kebanyakan tidak mampu sehingga mereka tidak sanggup membayarnya. Untuk itu perlu solusi terhadap persoalan ini," kata Sabarudi.

Sabarudi juga telah mendapati solusi terkait persoalan masyarkat ini dari hearing yang dilakukan. " Alhamdulillah Bapenda mberikan keringanan kepada masyarakat tidak mampu yang persentasenya hingga 75 persen," jelasnya

Politi PKS ini juga menjelaskan dipanggilnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) terkait retribusi. Bahwa masalah retribusi ini persoalan yang sudah lama dan tidak selesai-selesai. Maka diminta dipriode dewan saat ini masalah retribusi ini selesai.

" Bagaimana caranya? Kita akan suport dari DPRD. Caranya tadi (saat hearing) dijelaskan dengan digitalisasi retribusi. Sehingga retribusi perparkiran kita akan dikelola dengan profesional," papar Sabarudi.

Sementara itu, Kepala Bapenda Pekanbaru, Zulhelmi Arifin mengungkap hasil hearing membahas capaian dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dalam sektor pajak. Dimana dalam masa pandemi PAD kota pekanbaru mengalami penurunan. Sementara untuk capaian PAD saat ini sudah mencapai Rp300 miliar lebih.

"Masih ada sisa waktu, dan masih bisa kita kejar," pungkas Ami. (gleri/DPRD/pku)