GALERI DPRD PEKANBARU | Senin, 29 Maret 2021
PEKANBARU - Trikriau.com - DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna tentang Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPj) Walikota Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna Gedung Balai Payung Sekaki, Senin (29/3/2021).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP didampingi tiga Wakil Ketua lainnya Ginda Burnama ST, Tengku Azwendi Fajri SE, dan Ir Nofrizal MM. Rapat juga dihadiri Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi serta OPD lainnya.
Usai rapat, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menyampaikan dalam LKPj tersebut Pemko Pekanbaru melaporkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Tahun 2020 lalu sama-sama kita ketahui corona masuk ke negeri kita, sehingga kita banyak melakukan recofusing. Makanya gambaran ekonomis kita mengalami penurunan-penurunan misalnya pertumbuhan ekonomi yang awalnya dari 6,01 persen menjadi 4,00 persen. Jadi turun sekitar lebih kurang 1 persen sekian," jelasnya.
Menurut Ayat, PAD Kota Pekanbaru mengalami penurunan signifikan dari yang ditargetkan disebabkan pandemi covid-19. Padahal, target semula Rp 1,2 triliun, namun dikarenakan wabah virus corona tersebut hanya sekitar lebih kurang Rp 600 miliar.
"Jadi PAD ini turun sangat luar biasa dikarenakan 2020 dalam suasana pandemi covid-19 sehingga beberapa kegiatan banyak yang tidak tercapai. Misalnya, di bidang pendidikan hampir satu tahun tidak ada tatap muka. Lalu bidang kesehatan, bidang ekonomi. Selain itu, juga ada infrastruktur beberapa yang dilakukan pergeseran karena adanya recofusing," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP mengatakan bahwa LPKj merupakan sebuah bentuk tanggung jawab secara peraturan perundang-undangan dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemko pada tahun 2020.
"Dalam paripurna LKPj, Pemko Pekanbaru menyampaikan bagaimana realisasi anggaran dan juga program-program kegiatan di Kota Pekanbaru. Dimana, dari sisi PAD itu hanya tercapai 54% dari target realisasi," terangnya.
Politisi PKS ini menyebut, penurunan PAD Kota Pekanbaru yang drastis tersebut menjadi salah satu sorotan bagi DPRD Pekanbaru.
"Tentu ini menjadi perhatian kita untuk penyusunan dalam APBD 2022 nanti. Insya Allah, nanti ada musrenbang kemudian kita juga akan berikan masukan-masukan kepada Pemko Pekanbaru dalam penyusunan target PAD agar tercapai," ujarnya.
Dikatakan Hamdani, DPRD akan segera mengevaluasi hasil LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2020.
"Selama 30 hari ini kita akan evaluasi dan bahas. Kita (DPRD) juga akan memberikan rekomendasi terhadap pemko terkait LKPJ," pungkasnya.(rd/DPRD/to)