DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses
GALERI FOTO DPRD PEKANBARU - Selasa, 19 Desember 2017
PEKANBARU-DPRD Kota Pekanbaru Senin (18/12/2017) siang menggelar rapat paripurna ke 15 masa sidang ke III (tiga) dengan agenda penyampaian laporan reses DPRD kota Pekanbaru masa sidang ke II tahun 2017.
Paripurna yang dimulai sekitar pukul 12.00 Wib ini langsung dibuka oleh Wakil DPRD kota Pekanbaru Sondia Warman, didampingi Sekretaris Pemerintah Kota Pekanbaru, M. Nor.
Juru bicara (Jubir) masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Pekanbaru terlihat enggan membacakan hasil laporan reses secara rinci, hanya ada satu Jubir yang membacakan hasil laporan reses yakni Roem Diani Dewi Jubir Dapil I selebihnya hanya terlampir.
" Berdasarkan reses yang telah kami lakukan pada 7 hingga November 2017 lalu, baik secara perseorangan maupun secara kelompok dapat kami simpulkan bahwa aspirasi bidang infrastruktur sebesar 76 persen, bidang kesehatan 15 persen, dan Kesejahteraan sosial 6 persen," Ungkap Roem Diani Dewi dalam laporan reses di gedung paripurna DPRD kota Pekanbaru, Senin (18/12/2017)
Atas kesimpulan reses yang sudah disampaikan tersebut, besar harapan Politisi PKS ini agar aspirasi masyarakat bisa dijadikan skala prioritas dan menjadi acuan pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Sementara itu, Dapot Sinaga Juru bicara Dapil II yang meliputi (Rumbai-Rumbai Pesisir) tidak membacakan secara rinci hasil reses yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu itu, termasuk juga Maspendri Jubir Dapil III (Sail-Tenayan Raya), Herwan Nasri Jubir Dapil IV hingga Dapil V ( Tampan- Payung Sekaki).
Usai paripurna, Pimpinan Sidang Sondia Warman berharap laporan reses yang sudah disampaikan bisa tampung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan diharapkan segera terealisasi.
"Inikan memang laporan reses rutinitas setiap tiga kali dalam setahunnya, dimana setelah kita menggelar reses kita laporkan kepada pemerintah kota supaya aspirasi yang kita dapat saat reses itu tertampung nantinya dimusrembang dan aspirasi masyarakat yang jadi skala prioritas bisa benar-benar terealisasi ditahun 2018 mendatang,"ujarnya.(DPRD/Pku)
