Dua Pasang Bupati-Wabup Batal Dilantik, Marwah "RIAU" Tercoreng

PEKANBARU - Pasca dibatalkannya pelantikan Bupati Rokan Hulu dan Bupati Pelalawan, oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, masyarakat Riau dibuat bingung dan menganggap Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan sangat mendadak.

Hal tersebut, juga terasa merugikan bagi warga Rohul dan Pelalawan yang datang sejak subuh ke Pekanbaru, hanya untuk menyaksikan Kepala Daerah mereka dilantik.

"Maunya jauh-jauh hari di putuskan. Jangan mendadak begini. Kami sudah meninggalakan pekerjaan kami dan berangkat ke Pekanbaru, untuk lihat Pak Parman dilantik,"ujar Syamsudin, warga Rohul yang datang bersama rombongannya.

Pelantikan Suparman sebagai Bupati Rohul dan H.M Harris sebagai Bupati Pelalawan, yang sediakala digelar Selasa (19/4) pagi, batal dilaksanakan setelah Mendagri Tjahjo mengeluarkan telegram kepada Pemprov Riau, Senin (18/4) jelang tengah malam sekitar pukul 23.30 WIB.

Tentu saja, kebijakan ini dianggap begitu mendadak. Seperti penuturan Anggota DPD RI Dapil Riau, Intsiawati Ayus SH MH yang menyatakan jika Pemerintah Pusat terlalu sewenang-wenang dalam memberikan kebijakan kepada Daerah Riau.

"Rentan waktu yang cukup panjang, mulai dari proses pilkada, penetapan hingga pelantikan. Seharusnya tidak mendadak begini keputusannya,"tegasnya saat tiba di Gedung DPRD Riau, hendak menghadiri undangan pelantikan Bupati.

Menurutnya, pembatalan ini sebagai bentuk tamparan keras dan kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap daerah.

"(Pembatalan,red) ini benar-benar tamparan keras bagi masyarakat Riau. Marwah kita tercoreng dan harus kita perjuangkan,"ujar Ayus

Jika Pusat konsen kepada Riau, tambahnya, persoalan Pilkada tidak akan bermasalah, dan membuat masyarakat dirugikan seperti ini.

"Riau ini mungkin daerah yang terlupakan. Sampai-sampai keputusan dari Pusat saja datangnya tengah malam," ungkapnya.(nt/rd)