KPK Minta Golkar Tidak Cederai Demokrasi Politik

ilust

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang berharap Partai Golkar mempertimbangkan mahar sebesar Rp1 miliar sebagai salah satu syarat pendaftaran calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Saut berkata, mahar dalam praktik politik bisa menimbulkan berbagai persepsi, seperti penerapan politik transaksional. Politik semacam itu, menurutnya, mencederai demokrasi dalam politik.

"Kalau pengumpulan uang itu jadi bagian untuk membeli suara, demokrasi jadi tidak bebas, tidak jujur, dan tidak adil. Itu namanya transaksional," ujar Saut, Selasa (3/5).

Saut tidak menampik, panggung politik membutuhkan modal. Namun, ia tidak setuju jika uang dijadikan dasar penentu kebijakan partai.

Lebih dari itu, Saut khawatir uang mahar yang dibayarkan calon ketua umum Golkar berunsur korupsi. Ia mendorong panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar mengganti mahar dengan sistem iuran.

"Sulit mengelola organisasi tanpa dana yang cukup. Kalau iuran kandidat dapat diaudit dan besarannya sama untuk setiap kandidat, saya berharap tidak ada main mata." ucapnya.

Mantan anggota Badan Intelijen Negara itu berkata, KPK tidak berwenang mengawasi proses internal parpol. Saut menuturkan, KPK hanya dapat memberikan saran agar kader parpol tidak terlibat kasus korupsi.

"KPK bukan komisi etik parpol. KPK hanya bisa memberikan ceramah kepada parpol untuk membangun identitas atau karakter antikorupsi," ujar Saut.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan, syarat Rp1 miliar yang wajib dibayarkan calon ketua umum akan tetap ada.

Pembayaran syarat itu disebut akan dilakukan pada sebelum proses verifikasi. Namun Nurdin menjelaskan, kepastian itu masih menunggu konsultasi antara komite etik dengan KPK.

Hingga kini, ada sepuluh bakal calon ketua umum yang akan bertarung dalam Munaslub 23-26 Mei 2016

Kesepuluh nama itu di antaranya adalah Ade Komarudin, Aziz Syamsuddin, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, Priyo Budi Santoso, dan Tommy Soeharto. (CNN/rd)